Pemkab Simalungun Gelar Forum OPD tahun 2018

2018-03-07 0 comments simalungun Pemerintahan

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2019, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun melalui Bappeda, menggelar forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2018, bertempat di balai Harungguan Djabanten Damanik, Pamatang Raya, Sumatera Utara, Rabu 07/03/2018.

Forum organisasi tersebut secara resmi dibuka oleh Bupati Simalungun diwakil Wakil Bupati Simalungun Ir H Amran Sinaga MSi di dampingi para staf ahli Bupati Simalungun dan dihadiri pimpinan OPD.

Menurut Kepala Bappeda Sarimuda Purba SSos MSi dalam laporannya mengatakan bahwa forum OPD tersebut berlangsung selama tiga hari (7 s/d 9 Maret 2018) dengan peserta adalah para camat dan delegasi kecamatan se-Kabupaten Simalungun.

Bupati Simalungun dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Wakil Bupati Simalungun Ir H Amran Sinaga MSi mengatakan bahwa forum OPD Kabupaten Simalungun merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Musrenbang kecamatan yang dilaksanakan mulai 19 s/d 26 Februari 2018.

Musrenbang kecamatan tersebut menghasilkan berbagai usulan prioritas dari setiap nagori dan kecamatan, sebagai gambaran kebutuhan real pembangunan di tengah tengah masyarakat. Oleh karena itu forum ini menjadi sangat strategis dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 mendatang.

Untuk memaksimalkan hasil dari forum OPD ini, Bupati, dalam sambutan tertulisnya itu menyampaikan beberapa hal penting yang menjadi perhatian oleh para peserta forum OPD diantaranya para camat dan delegasi kecamatan agar pro aktif untuk berkonsultasi dan berkoordinasi dengan OPD atau dinas terkait tentang usulan prioritas dari masing masing kecamatan.

Disamping itu, OPD diharapkan agar mengkordinir usulan prioritas kecamatan dalam program kegiatan OPD dengan mempedomani RPJMD Kabupaten Simalungun tahun 2016-2021 dan Renstra OPD.

Dalam sambutan tertulisnya itu, Bupati juga mengingatkan agar dalam penyusunan program dan kegiatan tetap berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.