Bupati Simalungun Kunjungi Rumah Sakit Korban Keracunan Makanan

2017-04-03 0 comments simalungun Pemerintahan

Sebanyak 68 korban keracunan makanan di Kampung Belek, Sampuran, Jorlang Hantaran, Kabupaten Simalungun, tadi malam terus mendapat perhatian dari Bupati Simalungun Dr JR Saragih SH MM. Kali ini, dirinya mengunjungi rumah sakit tempat di mana korban keracunan makanan di rawat.

Sekira pukul 07.00 WIB, Bupati Simalungun JR Saragih tiba di Rumah Sakit Vitainsani yang berada di Kawasan Merdeka, Kota Pematangsiantar. Di sini, sebanyak dua orang korban keracunan makanan dirawat yaitu Christianity Malau berusia 10 tahun dan Lowela br Simamora berusia 37 tahun.

Menurut Lowela, dirinya datang ke tempat orang meninggal yang ada di dekat rumahnya. Di sana, dirinya mendapatkan nasi kotak lantas dibawanya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, nasi kotak tersebut langsung dibaginya kepada anaknya Christianity Malau.

"Anak saya mengonsumsi sayur dan sambal, sedangkan saya menyantap daging kerbau rendang. Kita mengonsumsi makanan sekira pukul 19.00 WIB, setelah itu perut langsung merasa aneh, tidak lama kemudian keringat dingin dan panas tinggi," ucap Lowela br Simamora di Rumah Sakit Vitainsani di Kawasan Jln Merdeka Pematangsiantar, Jum'at (24/3/2017).

Sementara itu Bupati Simalungun Dr JR Saragih SH MM saat berada di rumah sakit tersebut memberikan motivasi kepada korban keracunan makanan untuk tetap bisa sehat. Baginya, agar para korban keracunan makanan tidak usah lagi memikirkan biaya pengobatan.

"Bapak dan Ibu fokus saja pada kesembuhan, semua biaya selama di rumah sakit ditanggung seluruhnya Pemerintahan Kabupaten Simalungun," tuturnya.

Selain itu, Bupati meminta agar tidak boleh menyalahkan siapapun karena dari sisi jumlah yang keracunan tidak berjumlah besar. Bisa saja diakibatkan dari penyakit lainnya.

"Restoran yang menyuplai makanan tidak bisa disalahkan, karena menurut informasi yang didapatkan ada 500 orang yang datang tetapi jumlah korban keracunan makanan 68 orang. Tentunya, proses penyelidikan dari sisi kesehatan tetap dilakukan namun tidak ada ranah hukum di sini," tutupnya