• Beranda
• Profil
  • » Visi dan Misi
  • » Struktur Organisasi
  • » Isu Strategis
  • » Pembangunan
  • » Keadaan Umum
• Agenda
• Berita
  • » Daerah
  • » Pemerintahan
  • » Wisata
  • » Pengumuman
• Download
• Galeri Foto
• Hubungi Kami

1.    Infrastruktur Wilayah Yang Belum Memadai  Dari Segi Kualitas Maupun Kuantitas
Kebutuhan infrastruktur wilayah tidak terlepas dari fungsi dan peranannya terhadap pembangunan wilayah sebagai pengarah pembentukan struktur tata ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah

serta pengikat wilayah. Rendahnya pelayanan infrastruktur wilayah baik dari segi ketersediaan dan kualitas masih merupakan permasalahan besar di Kabupaten Simalungun yang harus segera diatasi karena dapat menghambat laju pembangunan daerah.
Berdasarkan hasil evaluasi, maka untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah, maka hal-hal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan pelayanan jaringan jalan fungsi lokal baik mutu maupun dalam konteks pelayanan intermoda yang menjamin efisiensi pelayanan transportasi
2. Membatasi tonase kenderaan
3. Melibatkan peran serta swasta dan masyarakat dalam pembangunan/ pemeliharaan prasarana jalan.
4. Membenahi kebutuhan alat-alat berat/ kendaraan berat bermotor dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kebinamargaan terutama dalam hal penanganan kondisi mendesak/ bencana alam.
5. Pengembangan sistem transportasi dalam mendukung aksesibilitas antar wilayah
6. Rehabilitasi daerah irigasi strategis
7. Sistem pengelolaan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas ketersediaan air baku untuk menunjang kegiatan rumah tangga, pertanian dan industri.

2.    Jumlah Penduduk Miskin Yang Masih Tinggi
Jumlah Penduduk Kabupaten Simalungun pada Tahun 2009 berjumlah 859.879 orang, namun dari sisi kualitas pendidikan masih belum baik, akses kepada kesehatan masih kurang, pendapatan yang rendah, kebutuhan kalori belum mencukupi mengakibatkan masih tingginya angka kemiskinan. Dampak dari kemiskinan tersebut adalah ketidakcukupan pengeluaran/ belanja, kesehatan yang rendah, pendidikan rendah atau buta huruf, terisolir secara sosial, rasa tidak aman, kurangnya kebebasan dan beraspirasi,  serta ketidakberdayaan. Penurunan penduduk miskin harus dilakukan secara komprehensif yang melibatkan berbagai komponen/ stakeholder.
Masalah kemiskinan dan pengangguran masih merupakan permasalahan yang belum terselesaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Munculnya permasalahan baru yang menyebabkan kecenderungan meningkatnya kemiskinan dan pengangguran yang disebabkan oleh faktor eksternal yaitu krisis ekonomi global yang menimbulkan pemutusan hubungan kerja, serta masih rendahnya tingkat pendapatan masyarakat khususnya kalangan petani akibat dari masih rendahnya nilai tukar produk pertanian dan fluktuasi harga produk pertanian.

3.    Rendahnya Sinergisitas Kinerja Pemerintah Daerah
Pembangunan bidang pemerintahan dari tahun ke tahun terus mengalami kemajuan dan peningkatan yang ditunjukkan oleh beberapa capaian kinerja pembangunan bidang aparatur, politik, hukum, serta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kinerja pemerintahan adalah perwujudan good governance dengan ciri transparancy (keterbukaan), faerness (kewajaran), responsibility (tanggung jawab yang jelas), dan efficiency (peningkatan efisiensi) disegala bidang. Saat ini upaya perwujudan good governance dilakukan melalui reformasi birokrasi antara lain dengan penataan organisasi, perbaikan pelayanan publik, dan perbaikan manajemen sumberdaya manusia aparatur.
Sinergitas pembangunan antar pemerintah, provinsi dan kab kota, serta desa (nagori) belum optimal. Dalam pelaksanaan pembangunan, implementasi pendekatan top down dan buttom up dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, masih belum menunjukkan sinergitas. Pada aspek kualitas dan kuantitas SDM dan Sarana-prasarana Aparatur masih perlu untuk ditingkatkan. Masih lemahnya peran desa (nagori) sebagai subjek pembangunan. Peran desa (nagori) sebagai subjek pembangunan merupakan komitmen pemerintah` Kabupaten Simalungun dalam pertumbuhan ekonomi daerah perlu dioptimalkan. Perlu optimalisasi fokus desa (nagori) membangun sebagai subyek pembangunan yaitu terselenggaranya tugas pembantuan dari Kabupaten ke Desa (nagori) yang operasionalnya untuk penguatan kelembagaan pemerintah desa (nagori) dan masyarakat di desa (nagori).

4.    Aksesibilitas Dan Pelayanan Pendidikan Yang Belum Merata
Upaya pembangunan pendidikan di Kabupaten Simalungun tidak terlepas dari 3 (tiga) Pilar pendidikan yang terdiri dari aspek pemerataan dan perluasan aksesibilitas, aspek peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta aspek tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.
Pada aspek pemerataan dan perluasan aksesibilitas, yang menjadi isu utama adalah penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Rancangan Wajib Belajar 12 Tahun. Kedua isu tersebut akan berimplikasi pada tantangan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, serta pembebasan biaya pendidikan khususnya pendidikan dasar.
Adapun dalam rangka peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, yang menjadi isu utama adalah pengembangan dan pengelolaan sekolah serta peningkatan kualifikasi pendidikan guru menjadi S1. Peningkatan kualifikasi guru menjadi prasyarat bagi proses sertifikasi guru dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan.
Untuk aspek tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik, difokuskan pada upaya implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Pendidikan Berbasis Masyarakat (PBM), standarisasi pelayanan pendidikan, serta pengelolaan data dan informasi pendidikan.
Penerapan MBS dan PBM merupakan media untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengawasan proses pendidikan. Adapun standarisasi pelayanan pendidikan merupakan syarat bagi terlaksananya peningkatan kualitas layanan pendidikan.
Sedangkan penyediaan data dan informasi pendidikan yang akuntabel dan bersifat kekinian menjadi kebutuhan dasar bagi proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan pendidikan.

5.    Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
Dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat, yang menjadi isu strategis bidang kesehatan adalah :

1. Terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan  gender serta pada kelompok rentan seperti: penduduk miskin, daerah tertinggal dan terpencil.
2. Pemerataan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan belum sepenuhnya menunjang penyelenggaraan pembangunan kesehatan.
3. Permasalahan manajerial dalam sinkronisasi perencanaan kebijakan, program, data dan informasi kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan serta hukum kesehatan serta masih terbatasnya koordinasi dan integrasi Lintas Sektor
4. Masih rendahnya alokasi anggaran kesehatan terutama untuk upaya preventif dan promotif serta operasionalisasi dan mobilisasi Puskesmas.
5. Belum dimanfaatkannya obat tradisional/obat asli Indonesia untuk pelayanan kesehatan komplementer alternatif pada sarana kesehatan formal

6.    Pengembangan Komoditi Unggulan Dan Pemasaran Produk Pertanian
Dalam rangka pengembangan komoditi unggulan dan pemasaran produk pertanian, yang menjadi isu strategis adalah :

1. Belum optimalnya pengembangan komoditi unggulan di Kabupaten Simalungun.
2. 
   
3. Fluktuasi harga produk pertanian tidak dapat diprediksi.
4. Produksi pertanian belum dapat menembus tingkat Internasional
5. Ketersediaan dan keterjangkauan saprodi (bibit, pupuk, obat-obatan)
6. Menurunnya daya dukung lahan dan air.
7. Masih lemahnya ketersediaan input produksi pertanian
8. Rendahnya tingkat SDM petani dan minimnya modal usaha petani

7.    Pemantapan Ketahanan Pangan Daerah
Jumlah penduduk Kabupaten Simalungun yang relatif besar merupakan tantangan yang besar dalam pembangunan ketahanan pangan. Kondisi tersebut mengimplikasikan adanya tingkat permintaan pangan dan diperlukannya ketertersediaan pangan yang besar dan harus terus ditingkatkan. Dengan demikian pembangunan ketahanan pangan pada periode berikut khususnya dari sisi aspek ketersediaan dituntut untuk mampu meningkatkan kapasitas produksi dari waktu ke waktu, sementara di lain pihak ketersediaan lahan baik secara kuantitas maupun kualitas semakin terbatas. Dinamika sosial-budaya, ekonomi dan politik baik yang sifatnya internal maupun eksternal di tingkat daerah menyebabkan upaya mewujudkan ketahanan pangan dihadapkan pada  berbagai permasalahan dan tantangan, serta adanya perkembangan berbagai  potensi dan peluang yang harus diantisipasi, diatasi dan dimanfaatkan demi terwujudnya ketahanan pangan pada periode-periode berikutnya. Pencapaian Angka Kekurangan Gizi (AKG) yang belum terjadi secara merata baik antar golongan masyarakat maupun antar wilayah pedesaan (nagori) dan perkotaan.  Sistem distribusi pangan yang belum optimal menjadi salah satu pemicu timbulnya masalah pada subsistem ketersediaan pangan dan konsumsi.
Secara detail,  permasalahan strategis ketahanan pangan yang dihadapi adalah:  

1. Tidak seimbangnya  laju peningkatan produksi dan kebutuhan konsumsi, akibat dari tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dan menurunnya daya dukung lingkungan
2. Rendahnya sebagian besar ketersediaan  bahan pangan pokok diluar padi
3. Rendahnya daya beli masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan bahan pangan pokok
4. Masih lemahnya kemandirian produksi bahan pangan
5. Tingginya ketergantungan pangan pokok terhadap beras
6. Penganekaragaman/diversifikasi pangan masih rendah
7. Masih lemahnya dukungan infrastruktur produksi pangan
8. Krisis ekonomi global yang berdampak pada krisis pangan.
9. Ketersediaan dan keterjangkauan sembilan bahan pokok.
10. Bahan additive pada makanan yang berpengaruh pada keamanan pangan.
11. Beredarnya produk pangan yang sudah kadaluwarsa.
12. Kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh polivalen masih kurang.
13. Sarana prasarana penyuluh belum memenuhi standar
14. Masih adanya peredaran makanan yang mengandung bahan tambahan pangan dan cemaran (bahan kimia, mikro organisme dan fisik) yang membahayakan bagi kesehatan masyarakat

8.    Optimalisasi Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi
    Sampai dengan saat ini pemanfaatan ruang untuk investasi di Kabupaten Simalungun masih sangat terbatas. Dilain pihak potensi pengembangan investasi tersebut sangatlah besar, seperti tingginya aksesibilitas orang, barang dan jasa, potensi sumber daya alam yang tinggi, serta sumber daya manusia yang potensial. Berdasarkan hal diatas, optimalisasi pemanfaatan ruang untuk investasi menjadi isu strategis di Kabupaten Simalungun. Optimalisasi dilakukan dengan mengembangkan Kawasan Andalan, Kawasan Perbatasan antar Kabupaten, Kawasan Strategis Kabupaten.

9.    Pengarusutamaan Gender
Pengarusutamaan gender adalah sebuah proses yang memasukkan analisa gender kedalam program-program kerja dan seluruh kegiatan instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, mulai dari tahap perencanaan program, pelaksanaan program sampai monitoring dan evaluasi program tersebut. Adapun tujuan pengarusutamaan gender ini adalah untuk mengidentifikasi apakah laki-laki dan perempuan memperoleh akses, peluang, kontrol dan manfaat yang sama terhadap sumber daya dan hasil pembangunan. Pencapaian keadilan dan kesetaraan gender masih ditemukan adanya kesenjangan antara kebijakan yang berpihak pada keadilan gender pada semua aspek pembangunan, masih lemahnya implementasi kesetaraan gender dalam berbagai aktivitas kehidupan, masih tingginya kasus-kasus gender, antar lain KDRT, traficking, kurangnya kaum pria ikut dalam KB, serta kerawanan sosial lainnya.

10.    Ketersediaan Lapangan Pekerjaan

Masalah dalam ketersediaann lapangan kerja adalah sebagai berikut:

1. Masih tingginya ketidakseimbangan antara ketersediaan dengan kebutuhan lapangan pekerjaan di Kabupaten Simalungun
2. Belum meratanya peluang serta rendahnya aksesibilitas kesempatan kerja pada berbagai sektor unggulan yang sesuai dengan sebagian besar kondisi kompetensi SDM tenaga kerja Kabupaten Simalungun
3. Kurangnya minat investasi terhadap sektor-sektor tertentu, seperti: pertanian dan industri kecil